Perusahaan Daerah (PD) Kebersihan Kota Bandung merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak di bidang jasa kebersihan yang didirikan 1985 silam oleh Wali Kota Bandung saat itu, Bapak Ateng Wahyudi. Pendirian PD Kebersihan mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 02/PD/1985 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perda Kota Bandung Nomor 14/2011 tentang Perusahaan Daerah Kebersihan.

PD Kebersihan menyelenggarakan pelayanan jasa di bidang persampahan untuk mewujudkan kota yang bersih, yang kegiatannya meliputi penyapuan jalan, pengumpulan dan pemindahan, pengolahan, pengangkutan, dan pemrosesan akhir sampah. Berdasarkan Perda Kota Bandung Nomor 14/2011, tujuan pendirian PD Kebersihan adalah menyelenggarakan usaha berupa penyediaan pelayanan jasa pengolahan sampah, pengelolaan dan pemanfaatan sampah, pelayanan kebersihan, perbengkelan sarana pengelolaan sampah, dan usaha lainnya yang ditetapkan dengan keputusan direksi.

Sesuai dengan visi dan misi pd kebersihan kota bandung yaitu :

”Menjadi perusahaan profesional dan memberikan solusi inovatif dalam pelayanan kebersihan kepada masyarakat”.

Penjelasan kata-kata kunci dalam visi tersebut adalah sebagai berikut:

  1. Profesional di bidang pelayanan kebersihan kota;
  2. Sebagai perusahaan daerah, PD Kebersihan berkomitmen mempunyai kompetensi yang unggul untuk menghasilkan kerja yang tuntas dan berkualitas
  3. Solusi inovatif di bidang pelayanan kebersihan kota

PD Kebersihan senantiasa mengembangkan kreativitas dan inovasi serta bertumbuh dalam memberikan pelayanan yang unggul serta mampu memberi solusi dalam pengelolaan sampah baik di kota Bandung maupun kota-kota lain di Indonesia.

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi PD Kebersihan yang diemban adalah sebagai berikut:

  1. Collaboration Mengembangkan kemitraan dan kolaborasi yang saling menguntungkan dan bermanfaat baik dalam kegiatan bisnis maupun kegiatan pengelolaan lingkungan bagi masyarakat secara luas.
  2. Service Excellent Memberikan pelayanan yang unggul dalam pelayanan kebersihan kota untuk memuaskan kepada semua stakeholder& masyarakat Kota Bandung
  3. Role Model (Best Practice) Menjadi percontohan pelayanan kebersihan kota di Indonesia

Perjalanan Bandung Resik

Pengelolaan dan penanganan kebersihan sudah menjadi perhatian pemerintah daerah, yang pada amasa itu menjadi tanggung jawab Tim Pembersihan dan Pertamanan Kota (TPPK) yang menginduk pada Unit Kerja Dinas Teknik A.
Beban pengelolaan dan penananganan kebersihan serta pertamanan dan kota bertambah seiring bergabungnya Bagian Riool dan Saluran Terbuka serta Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Teknik A
Pemerintah Daerah memandang perlu mengembangkan institusi dengan memisahkan penanganan kebersihan, pertamanan, rioolering dan saluran terbuka dari Dinas Teknik Penyehatan seiring dengan bertambahknya volume pekerjaan di bidang kebersihan dan meningkatnya kebutuhan air minum serta semakin pesatnya pertumbuhan dan perkembangan kota. Dengan pemiiran tersebut, maka pada 1972, dibentuklah unit kerja baru yakni Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota (DK3) Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Dengan terbentuknya DK3, penanganan dan pengelolaan kebersihan mulai ditangani unit kerja tersendiri, meskipun di dalamnya masih harus menangani pertamanan, riool dan saluran
Bobot pekerjaan masing-masing bagian terus meningkat, sehingga volume pekerjaan DK3 bertambah padat dan kompleks. Kondisi itu sejalan dengan tuntutan warga Kota Bandung yang terus meningkat, baik dalam pelayanan kebersihan maupun terpeliharanya sungai dan saluran. Diperlukan sistem modern.

Meskipun diperlukan dana yang tidak sedikit, seperti untuk pengadaan sara dan prasarananya. Untuk kebutuhan tersebut, masyarakat dinilai perlu diberdayakan agar berperan aktif, baik dalam dukungan dana maupun penanganan kebersihan. Dengan demikian penanganan kebersihan secara profesional diharapkan betul-betul tercapai dan kebersihan kota pun terpelihara baik.

Atas pertimbangan tersebut, dibentuklah PD Kebersihan pada tahun 1985 sebagai perusahaan daerah pertama yang sekaligus dijadikan pilot project di Indonesia dalam hal penanganan dan pengelolaan kebersihan oleh pemerintahan daerah. Alasan lain yang melatarbelakangi pembetukan PD Kebersihan, antara lain untuk meningkatkan kualitas pelayanan dalam bidang kebersihan dengan tersedianya prasarana, sarana dan peralatan yang lebih modern, upaya membuka lapangan kerja bagi warga Kota Bandung, menggali sumber pendapatan daerah dengan cara memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi aktif menangani permasalahan kebersihan, melalui dukungan dana lewat pembayaran jasa pelayanan kebersihan.